Usai Ikuti Evaluasi Kinerja, Kakanwil Kemenkumham NTB Pastikan Capaian Positif 2023 Akan Terus Dipertahankan

Mataram NTB  - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat mengikuti evaluasi kinerja kantor wilayah pada sesi kedua, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (13/12). Kegiatan ini merupakan rangkaian Rakor Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023, serta pembahasan Penyusunan Target Kinerja untuk tahun 2024 yang diselenggarakan 11-15 Desember 2023.

Sejumlah ujian evaluasi diikuti Pimpinan Tinggi Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham NTB yang mencakup penilaian kinerja kanwil secara keseluruhan, Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian, dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. 

Baca juga: Mohammad Toha: Aparat Penegak Hukum Harus Lebih Proaktif Tangani Mafia Tanah di Bali

Seusai evaluasi, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan mengatakan, tim dari Kanwil Kemenkumham NTB memaparkan hasil kinerja selama tahun 2023 dari setiap divisi.

"Kami juga memaparkan rencana kerja Kanwil Kemenkumham NTB untuk tahun 2024. Hal-hal positif yang telah diraih selama 2023 akan terus kami pertahankan dan hasil evaluasi dari kementerian akan dijadikan pijakan untuk perbaikan ke depan, " ujar Parlindungan. 

Baca juga: Terancam Hukuman Mati, Irjen Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Parlindungan memastikan komitmennya bahwa rencana kerja Kanwil Kemenkumham NTB akan memberi dampak positif bagi masyarakat Provinsi NTB. "Sesuai arahan dari Bapak Menkumham, kebijakan yang dibuat harus berdampak langsung kepada masyarakat. Ini akan kami implementasikan sesuai dengan potensi di wilayah Provinsi NTB, " ujar Parlindungan. 

Dalam kegiatan ini, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Anton E Wardhana, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, Kepala Divisi Pemasyarakatan Herman Sawiran, dan Kepala Divisi Yankumham Ignatius MT Silalahi. 

Baca juga: Temukan Sabu Saat Penggeledahan, 5 Orang yang Berada di Lokasi Penggeledahan Diamankan

Penguji evaluasi kinerja melibatkan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri dari Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim, Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra, serta Inspektur Wilayah. (Adb)